Mezzala – Telah genap berusia 81 tahun Indonesia. Tema HUT RI ke 81 ini adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,”. Hal yang paling disorot dalam satu hingga dua tahun belakangan ini adalah perihal anggaran pendidikan naik, tapi uangnya kemana?. Apakah pemerintah sudah tepat dalam menyusun anggaran pendidikan dan program pendidikan Indonesia?. Masyarakat negara Indonesia saat ini semakin malas membeli buku oleh karena berbagai macam alasan: kemajuan teknologi dan gadget, budaya baca menurun, pendidikan pembelajaran yang dirasa kurang penting, dan banyak juga yang beralasan tidak cukup biaya untuk membeli buku. Hal yang lebih buruk dari menurunnya minat baca di Indonesia adalah bahwa warisan budaya dan bahasa daerah yang terancam punah.
Anggaran Pendidikan Naik, Tapi Uangnya Kemana?
Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan Indonesia dalam Rancangan APBN 2027 sebesar Rp 820,9 triliun, naik sekitar Rp 100 triliun dibanding outlook 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan angka ini dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026), sesuai amanat konstitusi 20 persen APBN untuk pendidikan.
Tapi ada satu detail yang bikin banyak orang mengernyit: sekitar Rp 240 triliun, hampir 30 persen dari total anggaran itu — dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan untuk hal-hal yang biasanya dibayangkan orang saat mendengar kata “anggaran pendidikan”: gaji guru, buku, atau gedung sekolah yang layak.
Sisanya memang dialokasikan lebih spesifik: Program Indonesia Pintar Rp 15,9 triliun untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah Rp 17 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa, renovasi sekolah dan madrasah Rp 18,2 triliun, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat plus operasional 166 unit senilai Rp 32,9 triliun.
Baca Juga: Ulang Tahun 100 Tahun Pondok Modern Gontor: Pesantren Ini Punya Sistem Kurikulum yang Kuat
3 Analisis Anggaran Pendidikan Indonesia
Pemerintah berargumen alokasi MBG dari pos pendidikan masih sah secara hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan MBG dipisah dari 20 persen anggaran pendidikan, memberi tenggat pelaksanaan sampai 2028, sehingga RAPBN 2027 (yang disusun sebelum putusan itu keluar) belum wajib mengikutinya.
Pihak yang bergerak langsung di lapangan literasi punya cerita berbeda. Survei “Realitas Pendanaan TBM di Indonesia” yang dilakukan Syarifudin Yunus dari TBM Lentera Pustaka Bogor terhadap 172 pengelola Taman Bacaan Masyarakat di 97 kabupaten/kota pada Juli 2026 menemukan: 88 persen biaya operasional TBM berasal dari kantong pribadi pengelola sendiri, sementara kontribusi pemerintah hanya 2 persen. Tujuh puluh tiga persen TBM beroperasi dengan dana di bawah seperempat dari kebutuhan riil mereka.
Kalangan akademisi dan pengamat, dalam gelombang tulisan refleksi 81 tahun kemerdekaan yang ramai bulan Agustus 2026 ini, menyoroti hal yang lebih struktural: pergantian menteri yang kerap berarti pergantian istilah, program, dan perangkat pendidikan sebelum kebijakan sebelumnya sempat dievaluasi tuntas, sehingga guru dan sekolah terus-menerus menyesuaikan diri, bukan memperdalam praktik yang sudah terbukti berhasil.
Baca Juga: Wakil Menteri Agama RI: Pondok Modern Gontor Usia 1 Abad Jaga Marwah Pendidikan Pesantren
Warisan Budaya Indonesia Terancam Hilang, Bahasa Daerah Semakin Punah?
Di luar isu anggaran, ada krisis yang lebih sunyi: dari 718 bahasa daerah yang tercatat di Indonesia, sebagian besar berstatus terancam punah atau kritis menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Penyebab utamanya konsisten disebut para ahli linguistik: sistem pendidikan dan kepustakaan yang nyaris seluruhnya berbahasa nasional, sehingga bahasa daerah kehilangan ruang hidup, bukan cuma di rumah, tapi juga di sekolah.
Ini yang membuat pertanyaan “Indonesia sudah 81 tahun merdeka, kok masih kayak gini saja” bukan sekadar keluhan emosional peringatan kemerdekaan. Ada dua krisis yang berjalan paralel: krisis akses (anggaran besar tapi tak selalu sampai ke kebutuhan dasar literasi) dan krisis identitas (kekayaan bahasa dan budaya yang perlahan hilang karena tidak diberi ruang dalam sistem pendidikan formal).
Baca Juga: Rekomendasi HP Harga 10 Jutaan: Mending Mana?
Anggaran Pendidikan Tetapi Malah Jadi Anggaran Makan? Dampak Kebijakan Program MBG
Pola yang berulang di banyak sektor kebijakan publik Indonesia juga terjadi di pendidikan: alokasi anggaran besar di atas kertas, tapi implementasi terpecah ke banyak program prioritas politik jangka pendek (MBG, misalnya, adalah program unggulan pemerintahan saat ini) yang bersaing dengan kebutuhan struktural jangka panjang seperti kesejahteraan guru, ketersediaan buku, dan pelestarian bahasa daerah.
Program pendidikan, budaya dan bahasa daerah nusantara harusnya dimaksimalkan dan tepat sasaran. Dampak langsung akibat program dan anggaran pemerintah yang kurang tepat adalah bagi dua kelompok yang jarang punya suara di ruang rapat anggaran: pengelola taman bacaan swadaya yang menombok dari kantong sendiri, dan penutur bahasa daerah generasi muda yang makin sedikit, karena baik literasi buku maupun bahasa ibu sama-sama tidak masuk prioritas anggaran yang terukur dan berkelanjutan.
Baca Juga: Ekosistem Pembelajaran Berbasis AI: Apakah Peran Guru Hilang?
Sementara itu, distribusi 20 persen anggaran pendidikan yang terserap besar-besaran ke satu program (MBG) berisiko menciptakan ketimpangan baru: daerah dan sekolah yang sudah tertinggal dalam soal dasar seperti buku, ruang kelas, dan gaji guru honorer, tidak otomatis terangkat hanya karena total angka anggaran nasional terlihat besar. Anggaran Pendidikan Tetapi Malah Jadi Anggaran Makan? Dampak Kebijakan Program MBG yang padahal sudah banyak diprotes oleh banyak kalangan termasuk salah satunya Ahok Basuki mantan Gubernur DKI Jakarta sebagaimana artikel yang pernah ditulis Redaksi Mezzala. Baca: Ahok Konsisten Tolak Program MBG
81 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana Anggaran Pendidikan Indonesia ke depan?
Ada beberapa titik yang layak diawasi publik dalam 6–12 bulan ke depan: pertama, apakah putusan MK soal pemisahan MBG dari 20 persen anggaran pendidikan benar-benar dijalankan mulai 2028, atau kembali ditunda. Kedua, apakah program revitalisasi bahasa daerah Kemendikdasmen mendapat alokasi anggaran yang terukur, bukan sekadar seremoni peluncuran episode kurikulum.
Bagi pembaca yang ingin berkontribusi langsung: mendukung taman bacaan masyarakat di sekitar tempat tinggal, baik lewat donasi buku maupun keterlibatan sukarela, punya dampak yang lebih terasa ketimbang menunggu redistribusi anggaran negara, mengingat pola pendanaan TBM saat ini nyaris seluruhnya bertumpu pada swadaya pengelola.
Pertanyaan yang masih terbuka: akankah anggaran pendidikan 2027 yang lebih besar ini benar-benar terasa di ruang kelas dan taman bacaan paling ujung, atau berhenti jadi angka yang bagus di atas kertas Nota Keuangan?
Baca Juga: Ide Usaha Kuliner: Resep Soto Medan Kuah Santan Kuning, Mantap dan Nikmat
Referensi Sumber Bacaan Terkait Anggaran Pendidikan
- Tempo — Anggaran Pendidikan 2027 Rp 820,9 T, Termasuk untuk MBG
- CNBC Indonesia — Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 T, Purbaya: Sekitar Rp240 T untuk MBG
- kumparan — 88% TBM di Indonesia Biayanya dari Kantong Pengelola (Syarifudin Yunus)
- Beritasatu — Indonesia Punya 718 Bahasa Daerah, Wajib Dijaga Agar Tidak Punah
- Kompas.com — Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan: Mutu Pendidikan dan Martabat Guru
