Seseorang pernah menawarkan proyek dapur — bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — kepada Basuki Tjahaja Purnama, lengkap dengan janji keuntungan. Ahok menolak. “Saya tidak sehina itu,” katanya. “Saya sudah kritik keras soal program itu. Masa iya saya ambil proyeknya juga? Itu namanya munafik.” Penolakan itu bukan sekadar gestur integritas; ia membuka perdebatan yang jauh lebih penting daripada sekadar pro atau kontra: apakah model MBG yang ada sekarang benar-benar cara terbaik untuk mengantarkan gizi ke anak-anak Indonesia?
Ini bagian kedua dari dua tulisan Mezzala tentang kontroversi MBG. Bagian pertama mengulas gelombang aksi pro-kontra yang membelah banyak kota; bagian ini mengupas debat kebijakan di baliknya.
Satu Kutipan yang Mengguncang Panggung Politik
Maraknya diskusi akademik dan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang menuntut efisiensi anggaran negara, Basuki Ahok menanggapi fenomena ini dengan berbicara dalam sebuah video singkat. Ia tidak memimpin demonstrasi, tetapi menyampaikan sesuatu yang jarang dikatakan mantan pejabat senior: pemerintah tidak boleh takut pada demonstrasi.
“Waktu saya jadi gubernur juga buruh demo saya, saya keluar, saya datang hadapin. Nah saya tanya maunya apa gitu loh… Tuntutannya juga wajar saja, kenapa pemerintah mesti takut gitu loh,” ujarnya, mengenang caranya memimpin Jakarta. Lalu ia menyebut nama lembaga: “Nah kalau saya jadi presiden, gua langsung bubarin itu BGN itu, Badan Gizi Nasional untuk apa? Kita langsung gunakan saja sistem voucher digital gitu loh.”
“Badan Gizi Nasional untuk apa?
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Mending gunakan sistem voucher digital,
Emaknya suruh belanja, Kalo ngga dipake, hangus!”
Pernyataan itu viral dan membelah pendapat. Sebelum menilai benar atau salahnya, ada baiknya memahami dari mana logika itu berasal — dan mengapa pertanyaannya bisa lebih penting daripada jawabannya.
Baca Juga: 15 Rekomendasi Mobil Listrik Terbaik
Model SPPG: Kekuatan dan Kerentanan yang Melekat
Inti program MBG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) — dapur terpusat yang memproduksi dan mendistribusikan makanan ke sekolah dan kelompok sasaran. Pemerintah mengklaim 27.820 SPPG telah beroperasi secara nasional. Model ini punya logika kuat: standarisasi gizi, pengawasan mutu terpusat, dan efisiensi skala besar. Di Kabupaten Jayapura, 30 dari 31 SPPG yang ditargetkan sudah beroperasi per pertengahan Juni 2026 — salah satu tingkat implementasi tertinggi yang tercatat — dengan koperasi lokal didorong menjadi pemasok bahan pangan.
Tetapi model terpusat mewarisi kerentanan terpusat. Satu dapur bermasalah bisa berdampak pada banyak anak sekaligus. Kasus keracunan yang berulang — salah satu tuntutan demonstran di Semarang — bukan anomali kecil, melainkan risiko struktural pada sistem distribusi pangan masif tanpa pengawasan rantai pasok yang sepadan. Dugaan korupsi pengadaan bahan pangan menambah lapisan masalah yang belum tuntas.
Model Kedua: Voucher Digital Sebagai Lawan MBG
Ahok konsisten dengan posisinya sejak 2025. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut MBG “cuma nampaknya aja yang bagus” dan mengusulkan dana program diberikan langsung kepada orang tua untuk dikelola sendiri. Pada Juni 2026, posisi itu menajam: di tengah kritik terhadap MBG, mantan Gubernur Jakarta itu menawarkan alternatif yang lebih simpel — voucher digital. Menurut logika ini, alih-alih negara mengelola ribuan dapur, dana bisa diberikan langsung kepada orang tua atau penerima manfaat. Cara itu dinilai lebih efisien, lebih fleksibel, dan lebih sulit dikorupsi dalam skala besar.
Gagasan voucher memang punya daya tarik. Negara tidak perlu memikul seluruh beban operasional dapur, dan keluarga bisa menyesuaikan kebutuhan anak masing-masing. Tetapi sistem ini juga tidak bebas masalah. Di daerah yang infrastruktur digital dan jaringan ritelnya lemah, voucher bisa kehilangan fungsi. Tidak semua wilayah memiliki warung atau ekosistem belanja yang siap menerima model seperti itu.
Ada pula pertanyaan yang lebih mendasar: apakah voucher otomatis menjamin gizi? Belum tentu. Jika uang diserahkan langsung, keluarga memang punya keleluasaan, tetapi keleluasaan tidak selalu identik dengan pilihan paling sehat. Di sini negara menghadapi dilema klasik antara kebebasan dan standar. Terlalu longgar, gizi bisa melenceng; terlalu ketat, efisiensi bisa hilang.
Gagasan voucher bukan tanpa preseden. Bantuan pangan berbasis kartu/voucher sudah lama berjalan di sejumlah negara, misalnya program SNAP di Amerika Serikat. Kelebihannya: fleksibel, tidak bergantung pada infrastruktur dapur, dan nilai manfaat langsung sampai ke penerima sehingga lebih sulit dikorupsi secara massal. Kelemahannya nyata: sistem ini menuntut ekosistem ritel yang merata. Di kota besar, voucher digital masuk akal; di desa terpencil tanpa warung yang melayani transaksi digital, ia bisa kehilangan guna. Voucher juga tidak otomatis menjamin standar gizi — keluarga bisa memilih makanan yang disukai anak, belum tentu yang paling bergizi. Solusinya harus ada pembiasaan dan pemaksaan untuk makan makanan yang kaya gizi seperti ikan laut.
Model Ketiga: Komunal — Tradisional, Tapi Terbukti Sakti
Di Semarang, perempuan dari Walhi Jateng dan LBH Semarang memilih cara berbeda: memasak di depan Kantor Gubernur dan membagikan makanan langsung kepada warga. “Memasak bersama secara komunal adalah alternatif yang lebih efektif dan tidak merugikan siapa pun,” kata Adetya Pramandira dari Walhi Jateng. Model gotong royong pangan ini sudah lama hidup di desa-desa. Kelebihannya: melibatkan komunitas dan bahan lokal, tanpa birokrasi baru. Kelemahannya: sulit diskala nasional tanpa kehilangan esensi, dan kualitas gizi bergantung pada kapasitas tiap komunitas.
Tiga Model, Satu Tujuan — Perbandingan yang Jujur
| Model | Kelebihan | Kelemahan | Paling cocok untuk |
|---|---|---|---|
| SPPG Terpusat (model saat ini) | Standarisasi gizi, skala cepat, pengawasan mutu terpusat, | Rentan keracunan massal, infrastruktur mahal, rawan korupsi pengadaan, standar ahli gizi tidak sama antar SPPG, mengganggu waktu guru. | Wilayah tanpa ekosistem ritel; populasi padat |
| Voucher Digital (usulan Ahok) | Fleksibel, efisien, lebih sulit dikorupsi massal | Butuh ritel merata, tak menjamin standar gizi, sulit untuk daerah terpencil, sulit di daerah selatan yang minim pemasokan ikan laut. Harus ada kerjasama antar kepala daerah untuk distribusi ikan laut. | Perkotaan dengan infrastruktur digital, bisa dilakukan apabila masyarakat “dipaksa” mengikuti regulasi digital |
| Masak Komunal (Tradisional) | Melibatkan komunitas, pakai bahan lokal, tanpa birokrasi baru | Tak bisa diskala nasional, kualitas gizi tidak seragam, kecuali diterapkan paksa daftar menu yang wajib disediakan, ikan laut, bayam, daging kambing/sapi, wajib ada ~2 minggu sekali. | Komunitas dengan kohesi dan kapasitas tinggi |
Tidak ada satu model yang sempurna untuk seluruh Indonesia yang heterogen — dari Papua hingga Jakarta. Dan ketiganya berbagi satu titik buta yang sama: mereka mengurus cara memasak dan membagikan, tetapi tidak menjawab persoalan paling tua di negara kepulauan — bagaimana bahan pangan dan gizi itu sampai ke wilayah terjauh dengan harga yang masih masuk akal. Untuk memahami betapa sulitnya soal ini, ada satu program lain yang sudah satu dekade berhadapan dengannya: tol laut.
Pelajaran dari Tol Laut: Memendekkan Jarak Saja Tidak Cukup
Tol laut lahir dari janji yang mudah diucapkan tetapi sulit dipenuhi: menyamakan harga di wilayah yang jauh dari pusat distribusi — daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), termasuk sebagian besar kawasan timur Indonesia. Dengan rute pelayaran terjadwal dan disubsidi, program ini menekan biaya logistik yang selama ini menjadi beban terberat dalam rantai distribusi.
Baca Juga: Rekomendasi Hp Rp 10 Jutaan, Mending Mana?
Skalanya jelas membesar. Menurut Kementerian Perhubungan, dalam satu dekade layanan tol laut tumbuh dari 3 trayek dan 3 kapal pada 2015 menjadi 39 trayek dan 39 kapal pada 2024, sementara pelabuhan yang dilayani melonjak dari 11 menjadi 114 titik. Kemenhub menyebut perluasan ini berujung pada “penurunan disparitas harga yang cukup signifikan” di wilayah 3TP, meski tanpa merinci angka pasti. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mencontohkan di Kabupaten Halmahera Barat efisiensi logistik menekan harga sekitar 3 hingga 30 persen — rentang yang justru menegaskan bahwa manfaatnya tidak seragam dan sangat bergantung pada rute serta komoditas.
Tetapi tol laut bukan obat mujarab, dan di sinilah pelajarannya bagi MBG. Persoalan klasiknya ada pada muatan balik: kapal berangkat penuh dari barat tetapi pulang nyaris kosong dari timur. Data Kemenhub pada Juni 2022 menunjukkan muatan balik hanya sekitar 36 persen dari muatan berangkat di 28 trayek — bahkan nol pada sejumlah trayek perintis. Masalah berikutnya menunggu di ujung dermaga: begitu barang turun dari kapal, ia kembali bergantung pada cold storage, pabrik es, kendaraan berpendingin, dan jalan darat yang belum merata. Jika rantai dingin di titik asal dan tujuan tetap lemah, mutu turun sebelum sampai pasar, dan harga murah di pelabuhan tak pernah benar-benar dinikmati konsumen akhir.
Inilah cermin bagi MBG. Tol laut membuktikan negara bisa hadir memperpendek jarak ekonomi antarwilayah — tetapi memangkas ongkos di satu ruas tidak otomatis menurunkan harga di meja makan, selama ruas-ruas lain belum dibangun dengan keseriusan yang sama. MBG menghadapi persis logika itu: dapur SPPG yang megah, voucher digital yang efisien, atau dapur komunal yang hangat sekalipun tidak akan menghasilkan anak yang benar-benar tercukupi gizinya bila gudang beku, pelabuhan perikanan, armada darat, dan tata niaga di daerah produksi masih rapuh. Memberi makan anak bangsa, sama seperti menyamakan harga ikan laut, adalah soal membangun seluruh rantai kesejahteraan sosial yang adil.
Pertanyaan yang belum dijawab pemerintah pun menjadi lebih tajam: mengapa tidak ada kajian komparatif yang melibatkan ahli gizi, ekonom, ahli logistik, dan komunitas penerima sebelum SPPG ditetapkan sebagai satu-satunya jawaban nasional — padahal pengalaman tol laut menunjukkan bahwa di negeri kepulauan, model distribusi yang tepat berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain?
Lima Hal yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah
Mezzala.id tidak berdiri di posisi bahwa MBG harus dihentikan, tetapi juga tidak di sisi yang menyebut setiap kritik sebagai serangan terhadap rakyat. Berikut lima langkah konkret yang semestinya sudah ada sejak awal:
- Audit independen rantai pasok SPPG. Berapa persen SPPG memenuhi standar keamanan pangan? Kasus keracunan harus punya angka resmi yang bisa ditagih publik.
- Uji coba model voucher di seluruh provinsi. Jika voucher diklaim lebih efisien, buktikan dan publikasikan hasilnya secara jujur.
- Bangun ruas yang selama ini diabaikan. Seperti tol laut yang tersandung muatan balik dan rantai dingin, MBG butuh investasi pada gudang beku, pelabuhan perikanan, armada berpendingin, dan tata niaga di daerah produksi — bukan hanya pada dapur. Kerjasama antar kementerian wajib dilakukan demi Keadilan Sosial.
- Transparansi penuh BGN. Laporan keuangan, data penerima, dan kasus penyelewengan harus dapat diakses publik — bukan hanya dikutip oleh penyelenggara aksi. Program MBG bukan untuk memperkaya kaum elit pemerintah.
- Dialog, bukan seragam partai. Mahasiswa, aktivis LSM maupun Ormas, dan Ahok bukan musuh program ini, melainkan mekanisme koreksi. Ahok sendiri mencontohkan: saat menjadi gubernur ia menemui pendemo dan bertanya langsung apa tuntutannya — bukan mengirim aksi tandingan berseragam.
- SPPG wajib punya menu ikan laut. Pembiasaan dan “Pemaksaan” ke masyarakat agar mengkonsumsi ikan laut juga sekaligus menjadi sosialisasi budaya makan ikan laut ini didasarkan pada gizi yang bersumber dari ikan laut sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan.
Ahok menolak proyek dapur MBG karena tidak mau munafik. Pemerintah pun semestinya tidak munafik — mengklaim membela anak bangsa sambil menutup pertanyaan paling mendasar: apakah cara ini benar-benar yang terbaik? Tol laut sudah mengajarkan satu hal dengan jujur — selama hanya satu ruas yang dibangun, laut Indonesia akan tetap murah di pelabuhan asal tetapi mahal di jalan menuju pasar. Gizi anak bangsa menuntut jawaban yang sama seriusnya: bukan dapur yang paling terlihat, melainkan seluruh rantai yang benar-benar sampai ke meja makan. Gizi dari Ikan Laut terbukti bermanfaat bagi anak-anak, ibu hamil dan mencegah stunting dan meningkatkan ekonomi masyarakat. (Lihat: JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) VOLUME 7 NOMOR 12 TAHUN 2024. Hlm. 5453-5462). – Mezzala.id
