Alat masak menjadi simbol di tiga kota, dengan tiga makna yang berbeda. Di Bandar Lampung pada 22 Juni 2026, kaum ibu membawa panci dan centong nasi dalam long march menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Jakarta pada hari yang sama, perempuan berbaju putih berkerudung merah berbaris dari Jalan Merdeka Selatan menuju Patung Kuda — sebagian memegang wajan baru yang baru dikeluarkan dari kardus. Sehari kemudian di Semarang, perempuan dari Walhi Jawa Tengah dan LBH Semarang juga membawa panci, lalu memasak di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk perlawanan. Simbol yang sama, tuntutan yang berlawanan. Dalam sepekan, program pangan terbesar pemerintahan Prabowo Subianto membelah ruang publik.
Gelombang Dukungan: Aliansi Masyarakat Lampung Mendukung MBG (AMAL MBG)
Sabtu, 20 Juni 2026, sekitar 11.000 orang berkumpul di depan Kantor DPRD Jember. Forum Masyarakat Jember Maju, dipimpin koordinator Agus Nur Yasin, meminta tiga program pemerintah dilanjutkan: MBG, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Mereka membawa sejumlah data capaian: 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi, lebih dari 62 juta penerima manfaat, dan sekitar 1,39 juta tenaga kerja terserap.
Dua hari kemudian, giliran Jakarta dan Bandar Lampung. Di kawasan Patung Kuda, Monas, Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar aksi yang angka pesertanya berbeda menurut sumber: kepolisian memperkirakan sekitar 5.000 orang dan menyiagakan 4.057 personel gabungan, sementara pihak penyelenggara mengklaim hingga 50.000 peserta. Di Lampung, massa Aliansi Masyarakat Lampung Mendukung MBG (AMAL MBG) melakukan long march di Jalan Raden Intan menuju Bundaran Tugu Adipura sambil membawa peralatan dapur sebagai simbol.
“Kami merasakan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, terutama petani,” kata Maradoni, koordinator lapangan aksi Lampung, merujuk pada meningkatnya permintaan komoditas lokal sejak program berjalan.
Di Papua, implementasi mencatat salah satu angka tertinggi. Pemerintah Kabupaten Jayapura melaporkan 30 dari 31 SPPG yang ditargetkan sudah beroperasi per pertengahan Juni 2026. Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, menyatakan daerah mendorong koperasi lokal dan sektor pertanian sebagai pemasok bahan pangan SPPG. Sementara di tingkat nasional, pada Selasa 23 Juni, Menteri Desa Yandri Susanto menerima pernyataan dukungan dari 10 asosiasi desa. Menurutnya, tiap SPPG di pedesaan menyerap sekitar 50 tenaga kerja lokal, dengan skema 20 persen pendapatan Kopdes masuk sebagai pendapatan asli desa dan 80 persen sisa hasil usaha dikembalikan ke masyarakat.
Satu Angka Kecil yang Terselip di Antara Klaim Besar
Dalam deretan data yang dibawakan demonstran Jember, ada satu angka yang seharusnya menjadi catatan serius, bukan bahan pembelaan. Dari 83.762 unit KDMP yang terdaftar secara nasional, baru 1.061 unit yang beroperasi — sekitar 1,27 persen. Program yang dikampanyekan sebagai pilar ekonomi desa baru menyentuh sepersekian kecil sasarannya. Sekolah Rakyat, dari data yang sama, baru meresmikan 166 unit untuk sekitar 45.000 murid. Ini bukan berarti program gagal. Ini berarti program masih berada di fase awal yang jauh dari selesai — dan keputusan untuk mempertahankan atau memperbaikinya harus bertumpu pada data yang utuh, bukan hanya angka yang terlihat besar.
Penolakan MBG: Semarang, Malang, hingga Medan
Pada Selasa, 23 Juni 2026, puluhan perempuan dari Walhi Jawa Tengah dan LBH Semarang berkumpul sejak pukul 16.30 WIB di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka tidak membawa spanduk dukungan, melainkan memasak dan membagikan makanan langsung kepada warga — sebuah demonstrasi bahwa distribusi pangan komunal bisa dilakukan tanpa anggaran besar. “Ini salah satu wujud perlawanan — kami tunjukkan bahwa memasak bersama secara komunal adalah alternatif yang lebih efektif dan tidak merugikan siapa pun,” ujar Adetya Pramandira dari Walhi Jateng. Lima tuntutan mereka tertulis jelas: anggaran yang dinilai terlalu besar, kasus keracunan dan indikasi korupsi, ketidaktepatan sasaran, dampak kenaikan harga bahan pokok, serta minimnya keterlibatan komunitas lokal.
Di Malang, sejak 15–17 Juni, mahasiswa PMII Kota Malang lebih dahulu menggelar aksi dengan modal paling minim: suara, tulisan tangan, dan satu kendaraan komando sewaan. “Mahasiswa berdemonstrasi itu bukan buzzer — mereka berjuang atas keresahannya,” tegas Ketua PMII Kota Malang, Beny Miftahul Arifin.
Eskalasi penolakan berlangsung lebih luas. Gelombang ini bermula dari aksi BEM UI pada 12 Juni 2026, saat massa yang hendak berkumpul di Bundaran HI dicegat aparat kepolisian dan TNI Angkatan Darat. Momentum menjalar: Samarinda dan Batam menyusul pada 18 Juni, dan di Medan mahasiswa GMNI membakar ban bekas di depan Markas Kodim. Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses, merinci tuntutan yang melampaui isu MBG: penghentian rencana pembangunan batalyon baru di hampir seluruh kabupaten/kota. “Tuntutan kita adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan,” katanya, menilai kebijakan itu sebagai pemborosan anggaran. Di Medan pula sejumlah massa membentangkan spanduk bernada jauh lebih radikal: “Gulingkan rezim Prabowo-Gibran. Kembalikan supremasi sipil.”
Wajan Baru, Rp100 Ribu, Dukung Program MBG Berlanjut
Pemandangan paling mencolok di Monas pada 22 Juni bukan spanduk, melainkan puluhan wajan baru yang digenggam para peserta — sebagian masih membukanya dari kardus di lokasi. Selain wajan, peserta mendapat roti, susu, dan buah-buahan. Lalu ada uang saku. Desy, warga Pisangan Timur, Jakarta Timur, blak-blakan kepada media. “Ada penggorengan, ada susu. Senang, buat goreng ini,” katanya. Soal uang, ia tidak menampik: “Ongkos ada lah buat jajan. Seratus lah.” Rekannya, Yuyun, menimpali dengan alasan praktis, “Buat goreng telur.” Namun Yuyun menambahkan sesuatu yang tak boleh diabaikan di tengah sorotan soal wajan dan uang itu. “Semenjak ada MBG, anak saya jadi gemuk, sehat, pintar. Harapannya lebih bagus lagi, meningkat,” tuturnya. Ia datang karena imbalan, tetapi juga bicara sebagai ibu yang merasakan manfaat. Keduanya bisa benar sekaligus — dan itulah yang membuat fenomena ini tidak sesederhana label “demo bayaran”.
Terpisah dari soal imbalan peserta, beredar pula klaim viral yang lebih besar: BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno disebut menerima Rp300 juta setelah bertemu Wakil Presiden Gibran pada 15 Juni. Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima uang namun menyebut jumlahnya jauh lebih kecil — sekitar Rp1,5–2 juta untuk logistik aksi; laporan lain menyebut Rp20 juta. Sampai berita ini ditulis, belum ada bukti hukum yang menunjukkan uang itu berasal dari Wakil Presiden atau merupakan bentuk suap. Investigasi masih berjalan, dan angka Rp300 juta yang viral tidak didukung verifikasi memadai.
Di Malang, aksi tandingan pendukung MBG pada 20 Juni menampilkan pola berbeda: panggung, senam pagi berhadiah, stand UMKM, dan seragam bertuliskan “Prabowo Baik”. Ketua DPC Gerindra Kota Malang, Morene Soeprapto, hadir di lokasi namun membantah ada orkestrasi partai. Verdy Firmantoro, akademisi ilmu politik Universitas Brawijaya, mencatat risikonya: ketika mobilisasi terlihat terlalu sistematis, legitimasi dukungan publik yang mungkin memang tulus ikut dipertanyakan. “Mobilisasi semacam ini berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap keaslian gerakan akar rumput,” katanya.
Tiga Perspektif yang Harus Dibaca Bersamaan
- Pemerintah: capaian nyata ada — jutaan penerima manfaat, ribuan SPPG, dukungan 10 asosiasi desa, dan implementasi Papua yang mendekati target. Program ini bukan sekadar wacana.
- Pihak terdampak: terbagi tajam. Ibu rumah tangga di Lampung dan Jakarta merasakan manfaat langsung; perempuan Semarang dan mahasiswa di banyak kota mencatat keresahan yang sama nyatanya — keracunan, dugaan korupsi, kenaikan harga pokok. Keduanya laporan dari orang yang hidupnya bersinggungan dengan program ini.
- Ahli independen: cara sebuah program dipertahankan sama pentingnya dengan program itu sendiri. Dukungan yang difasilitasi dengan wajan, uang saku, dan seragam partai bisa merusak kepercayaan pada dukungan yang barangkali memang tulus ada.
Catatan Redaksi Mezzala.id
Program pangan berbasis negara adalah hak rakyat yang sah; soal tujuan MBG tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan adalah apakah cara menjalankannya sudah memenuhi standar yang layak untuk program senilai triliunan rupiah. Kasus keracunan berulang adalah sinyal rantai pasok yang belum aman. Dugaan korupsi pengadaan adalah risiko sistemik yang belum tuntas. KDMP yang baru 1,27 persen beroperasi adalah realita yang perlu diakui, bukan ditutup oleh angka penerima manfaat yang besar.
Rakyat yang benar-benar merasakan manfaat MBG adalah argumen terkuat yang dimiliki pemerintah — lebih kuat dari 50.000 orang peserta demo sekalipun, dan jauh lebih kuat bila tidak ada satu pun di antara mereka yang datang karena dibayar Rp100.000 atau dijanjikan sebuah wajan.
Ini bagian pertama dari dua tulisan Mezzala tentang kontroversi MBG. Bagian kedua membahas debat kebijakan yang lebih dalam: apakah model dapur terpusat sungguh cara terbaik, ataukah usulan Ahok soal voucher digital lebih masuk akal?
