Rabu, 19 Agustus 2026 M· Edisi Nasional
Melihat CelahMengisi RuangMembuka Arah
Breaking
IKLANRuang Iklan Atas970×90 Leaderboard
KesehatanDepth

Negara Penghasil Ikan Terbanyak di Dunia, Tapi Konsumsi Malah Pincang?

Sosialisasi Kampanye Makan Ikan Laut - Redaksi Mezzala.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat konsumsi ikan nasional 58,91 kg/kapita/tahun pada 2024 — meleset dari target 62,05 kg yang dipasang sejak 2022. Tapi angka rata-rata itu menyembunyikan jurang yang tajam: warga Maluku makan 82,80 kg ikan per kepala per tahun, sementara Yogyakarta hanya 36,48 kg. Selisihnya lebih dari dua kali lipat — di negara yang sama, di laut yang sama.

Indonesia Negara Penghasil Ikan: Tren Sempat Naik, Tapi Belum Sampai Target

Data KKP menunjukkan konsumsi ikan nasional konsisten naik selama 2020–2024: 54,56 kg (2020) → 55,16 kg (2021) → 57,27 kg (2022) → 57,91 kg (2023) → 58,91 kg (2024). Tetap di bawah target Renstra KKP yang dipasang Menteri Sakti Wahyu Trenggono pada 2022 (62,05 kg untuk 2024). Bandingkan dengan negara tetangga: Jepang 110 kg, Korea Selatan 85 kg, Singapura 80 kg, Malaysia 45 kg per kapita per tahun.

Baca Juga: Tim Asia Mending Main Badminton Daripada Sepak Bola?

IKLANRuang Iklan In-Artikel300×250 / responsif

Peta Ketimpangan Konsumsi Ikan Laut

Berdasarkan kompilasi KKP yang dikutip Databoks dan GoodStats:

  • Tertinggi: Maluku 82,80 kg; Papua 79,36 kg; Sulawesi Utara 77,21 kg per kapita per tahun.
  • Terendah: Daerah Istimewa Yogyakarta ±36,48 kg; Lampung 39,20 kg.
  • Pengeluaran ikan per minggu 2025 (BPS): Papua Barat Daya Rp29.035; Aceh Rp22.152; Papua Pegunungan Rp21.902 — vs rata-rata nasional Rp16.918.

Survei Konsumsi Makanan Indonesia (SKMI) Balitbangkes 2014 — referensi terakhir yang memetakan sumbangan protein ikan laut spesifik — menemukan ikan laut hanya menyumbang 28,01% Angka Kecukupan Gizi (AKG) protein harian penduduk Indonesia. Jawa Barat 20,0%, Yogyakarta 19,5%, Papua 41,1% (Fuada dkk., 2018).

Bahkan Anak di Kabupaten Pesisir Kalah Akses

Tiga riset lapangan menggambarkan paradoks ini dari dekat:

Pulau Pasaran vs Bogor (Farida & Roosita, 2013). Anak SD kelas 5 di Pulau Pasaran, Lampung, makan ikan laut 9,97 kali per minggu (26,23 g/hari). Anak di Ciaruteun Ilir, Bogor — 320 mdpl — hanya 5,17 kali per minggu (12,70 g/hari). Tingkat kecukupan protein 102,16% vs 76,09%. Rata-rata nilai ujian Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA: 72,84 vs 67,02 (p<0,05).

Belawan Sicanang, Medan (Simanjuntak dkk., 2024). Sembilan puluh persen warga nelayan, 70% ibu rumah tangga ikut memilah ikan untuk pelelangan dan ekspor. Tapi prevalensi stunting di tiga Posyandu setempat tetap 20% sejak 2021. Hasil tangkapan dijual segar untuk pendapatan, bukan dimasak untuk balita sendiri.

Batunampar Selatan, Lombok Timur (Diniarti dkk., 2020). Desa berbatasan Samudra Hindia dengan potensi lestari 4.557 ton ikan pelagis dan 6.843 ton ikan demersal per tahun. Namun anak-anak setempat lebih sering jajan mi instan ketimbang makan ikan tongkol yang berlimpah.

Baca Juga: Tren Abaya 2026 Tampil di Paris

Konsumsi Ikan di Sumatera

Di antara pulau-pulau Indonesia, Sumatra memperlihatkan pola konsumsi yang menarik. Data BPS 2025 mencatat pengeluaran ikan per kapita per minggu di Aceh mencapai Rp22.152 — peringkat ketiga nasional setelah Papua Barat Daya (Rp29.035) dan Papua Pegunungan (Rp21.902). Sumatera Utara mengikuti di posisi keempat dengan Rp21.046 per kapita per minggu. Keduanya konsisten dengan posisi historis Sumatera Utara di puncak proporsi konsumen ikan laut nasional (9,7% penduduk) menurut SKMI 2014.

Sumatera Barat memiliki perairan seluas ±186.500 km² dan memproduksi 67.645 ton tuna pada 2015. Lima danau alami (Singkarak, Maninjau, Diateh, Dibawah, Talang) menambah pasokan ikan air tawar. Tradisi kuliner Pariaman dan masakan Padang yang mengangkat kakap dan tongkol bakar menjadikan ikan rutin di meja makan, bukan jamuan istimewa.

Namun pola pesisir tidak otomatis tinggi. Lampung — provinsi pesisir di selatan Sumatra — justru tercatat sebagai salah satu provinsi dengan konsumsi ikan terendah secara nasional pada 2024 (39,20 kg/kapita/tahun, KKP), hanya unggul tipis dari DIY. Riset Farida & Roosita (2013) menemukan kontras di dalam satu provinsi yang sama: anak SD di Pulau Pasaran (Teluk Lampung) makan ikan 9,97 kali/minggu, sementara konsumsi rata-rata provinsi tertinggal jauh. Pesisir bukan jaminan akses; logistik dan ekonomi keluarga yang menentukan.

Apa Hubungannya Dengan Stunting?

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 2025 mencatat prevalensi stunting nasional turun ke 19,8% dari 21,5% pada 2023 — melampaui target 20,1%. Tapi sebaran kasusnya menjelaskan kenapa: enam provinsi balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat (638.000 balita), Jawa Tengah (486.000), Jawa Timur (431.000), Sumatera Utara (316.000), Nusa Tenggara Timur (214.000), dan Banten (209.000).

Tiga dari enam provinsi itu — Jabar, Jateng, Banten — ada di pulau Jawa yang justru paling rendah konsumsi ikan lautnya. Pulau yang menampung mayoritas populasi Indonesia adalah pulau yang paling miskin protein laut.

Analisis MEZZALA.id — Tiga Akar Ketimpangan Sosial Ikan Laut

1. Logistik rantai dingin. Tanpa cold chain dari pelabuhan ke pasar pedalaman, ikan laut hanya bertahan untuk pasar pesisir. Maluku dan Papua bisa konsumsi tinggi bukan karena pilihan, tapi karena mereka makan di titik tangkap.

2. Ekonomi nelayan. Tangkapan dijual segar untuk pendapatan, bukan disimpan untuk konsumsi keluarga. Pola ini muncul konsisten di Belawan Sicanang, Batunampar, dan banyak desa pesisir lain. Selama harga jual ikan segar lebih menggiurkan daripada nilai gizi untuk anak sendiri, ironi ini akan berulang.

3. Selera dan literasi pengolahan di pedalaman. Pengetahuan gizi anak Bogor dalam riset Farida & Roosita sebenarnya hampir sama dengan anak Pulau Pasaran (p>0,05). Yang berbeda adalah akses dan kebiasaan. Selera Jawa Barat dan Yogyakarta — dua provinsi konsumsi terendah — condong ke ayam, telur, dan tahu-tempe; bukan ke ikan laut.

Tiga Arah Yang Bisa Diuji

Untuk menutup 22% AKG Jawa menuju setara Papua, tiga intervensi struktural perlu diuji:

  • Subsidi rantai dingin ikan ke kabupaten pedalaman, mirip skema BBM satu harga.
  • Integrasi ikan laut sebagai komponen utama Program Makan Bergizi Gratis di sekolah Jawa.
  • Pengembangan produk olahan tahan simpan (presto, nugget, abon, susu ikan) di tingkat Posyandu dan PKK — agar nelayan punya nilai tambah dan keluarga punya stok protein anak.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mendukung produk susu ikan sebagai alternatif intervensi stunting karena kandungan omega-3 dan profil gizinya. Tetapi implementasinya sampai ke tingkat daerah Selatan Jawa khususnya Yogyakarta harusnya diperhatikan Pemerintah.

Catatan Referensi Mezzala.id

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024). Data konsumsi ikan nasional. portaldata.kkp.go.id
  • Badan Pusat Statistik (2025). Rata-rata Pengeluaran per Kapita Seminggu Menurut Kelompok Ikan. bps.go.id
  • Kementerian Kesehatan RI (2025). SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%. kemkes.go.id
  • Fuada N., Muljati S., Triwinarto A. (2018). Sumbangan Ikan Laut Terhadap Kecukupan Konsumsi Protein Penduduk Indonesia. Penelitian Gizi dan Makanan 41: halaman 77–88.
  • Farida & Roosita K. (2013). Kebiasaan Konsumsi Ikan Laut, Tingkat Konsumsi, Status Gizi, dan Prestasi Belajar Siswa SD di Daerah Pantai dan Bukan Pantai. Jurnal Gizi dan Pangan, IPB.
  • Diniarti N. dkk. (2020). Edukasi Nilai Gizi Ikan Melalui Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan Berbahan Baku Ikan Tongkol. Universitas Mataram.
  • Simanjuntak S.E. dkk. (2024). Pemberdayaan Kelompok Posyandu dalam Inovasi Nugget Tuna sebagai Upaya Penanganan Balita Stunting di Pesisir Belawan Sicanang.

Bagikan: WhatsApp X Facebook Telegram
✍️ Redaksi Mezzala.id
MEZZALA (mezzala.id), Media Digital Indonesia, Email: redaksi@mezzala.id
IKLANRuang Iklan Bawah970×90 / responsif
🏠Beranda 📰Terkini 🕌Cahaya Islam Premium